Suaraperbatasan.com - Bupati Belu, dr. Taolin Agustinus hadir dan membuka secara langsung Workshop Evaluasi Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Desa Tahun 2023 di Kabupaten Belu.
Workshop ini mengangkat tema “Meningkatkan Produktivitas Untuk Transformasi Ekonomi Desa yang Berkelanjutan” yang dilaksanakan di Gedung Wanita Betelalenok, Kamis, 25 Mei 2023.
Hadir di Workshop, Anggota DPD RI, Hilda Manafe, S.E, M.M, Kepala Perwakilan BPKP Provinsi NTT,
Sofyan Antonius, Ak. MM, Pengawas Penyelenggara Urusan Pemerintahan Daerah Itjen Kemendagri, Abraham Piter Simon Penlima, SSTP, Penata Usaha Senior KPKN Atambua, Eka Yudistira, Para Asisten, Pimpinan OPD, Camat dan Kepala Desa se Kabupaten Belu. Turut hadir Walikota Kupang Periode 2017-2022, Dr. Jefri Riwu Kore.
Baca Juga: BPKP dan Kemendagri Wujudkan Pengelolaan Keuangan Desa dengan Siswaskeudes
Bupati Belu dalam sambutannya mengatakan workshop ini sangat strategis dan penting dalam rangka meningkatkan kapasitas dan penyelarasan pemahaman antara pemangku kepentingan, stakeholder, dan pemerintah desa, khususnya terkait pengawasan penggunaan dana desa guna mewujudkan pengelolaan keuangan yang lebih transparan, akuntabel dan efektif, serta tertib dan disiplin anggaran.
“Melalui kegiatan ini, menjadi wadah dalam mewujudkan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa dan pembangunan desa sesuai dengan keamanan sesuai dengan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Sehingga ke depan, 69 desa dalam Kabupaten Belu menjadi desa yang maju, mandiri dan bermartabat,” kata Bupati.
Lebih lanjut, Bupati mengingatkan pemerintah desa agar mampu memahami seluruh rangkaian kegiatan pengelolaan keuangan desa, mulai dari tahapan, perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, hingga pertanggungjawaban dengan tujuan percepatan, pertumbuhan, dan pembangunan desa serta peningkatan kesejahteraan kualitas hidup masyarakat desa.
Baca Juga: Bupati Belu Sampaikan Kiat-Kiat Menjadi Pelayan Publik yang Baik
“Kepada seluruh kades, karena bekerja dengan uang negara, maka harus dipertanggungjawabkan. Melalui workshop ini para kades bisa memahami pengelolaan keuangan setiap desa masing-masing,” ucapnya.
Untuk mewujudkan itu, maka segera disusun langkah-langkah penetapan kebijakan yang mengarah kepada penguatan dan pemantapan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan desa, sebagai upaya perwujudan visi dan misi Kabupaten Belu.
“Atas hasil kerja ASN lingkup Pemerintah Kabupaten Belu, beberapa hari yang lalu kita menerima LHP dari BPKP terhadap LKPD dan kita mendapat predikat WTP untuk yang kelima kalinya,” ujar Bupati Belu.
Baca Juga: Hadapi Era Transformasi Digital, Kodim 1605 Belu Gelar Komunikasi Sosial Dengan Aparat Pemerintahan
Tentu kami sangat berterima kasih kepada Kepala Perwakilan BPKP Provinsi NTT yang selama ini mengawal kami dalam pelaksanaan program dan kegiatan di daerah ini.
“Semoga workshop ini dapat memberikan pemahaman kepada para camat dan kepala desa untuk memahami tata cara pengelolaan keuangan desa, sehingga manajemen keuangan di desa lebih baik, tepat sasaran dan bermanfaat bagi masyarakat di desa,” tandas Bupati Belu.***
