Suaraperbatasan.com - Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Republik Indonesia (RI) telah mengembangkan Aplikasi Sistem Pengawasan Keuangan Desa (Siswaskeudes) untuk membantu APIP dalam melakukan pengawasan keuangan.
Hal itu disampaikan Kepala Perwakilan BPKP Provinsi NTT, Sofyan Antonius, Ak. MM usai kegiatan Workshop Evaluasi Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Desa Tahun 2023, yang digelar di Gedung Wanita Betelalenok, Kamis, 25 Mei 2023.
Sofyan Antonius mengatakan tujuan penyelenggaraan workshop ini adalah agar bagaimana pihak Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dan Kemendagri dapat menyampaikan aturan-aturan yang harus dijalankan oleh Kepala Desa dan Camat dalam mengelola keuangan di desa.
Baca Juga: Bupati Belu Sampaikan Kiat-Kiat Menjadi Pelayan Publik yang Baik
“Diharapkan agar pengelolaan keuangan desa dapat dilaksanakan oleh kepala desa secara tranparan, jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Jangan sampai desa- desa yang mengelola anggaran cukup besar harus berhadapan dengan masalah hukum, karena ketidaktahuan terkait aturan,” ungkap Antonius.
Sementara dari BPKP dan Kemendagri saat ini tengah mengembangkan aplikasi Siskeudes untuk membantu Pemerintah Desa mengelola keuangan desa mulai dari tahap perencanaan hingga tahap pelaporan dan pertanggungjawaban.
“Dengan aplikasi itu kami harapkan teman-teman di desa dapat melaksanakan pengelolaan keuangannya agar lebih cepat dan transparan. Penggunaan aplikasi ini akan memberikan rasa nyaman bagi pengelolaan keuangan di desa dalam mewujudkan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa,” jelas Sofyan Antonius
Baca Juga: Hadapi Era Transformasi Digital, Kodim 1605 Belu Gelar Komunikasi Sosial Dengan Aparat Pemerintahan
Kepala Perwakilan juga menyampaikan langkah-langkah yang akan dilakukan BPKP kedepan dalam membantu Inspektorat dalam melakukan pengawasan pengelolaan keuangan desa melalui aplikasi Siswaskeudes.
“Pentingnya pengawasan keuangan desa dengan Aplikasi Siswaskeudes, agar akses APIP kepada pengelolaan keuangan desa dapat dilaksanakan. Dengan aplikasi tersebut kita tidak perlu turun langsung ke seluruh desa akibat keterbatasan tenaga,” ungkap Sofyan.***
